undang undang no 17 tahun 2003. Undang-undang (UU) NO. undang undang no 17 tahun 2003

Fax: +62 21 - 2270 - 8909. _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. suatu undang-undang yang mengatur pengeloalan keuangan negara. Undang-Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) NO. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Published on June 6, 2019. Sekretariat Jl. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah;. Dasar Pemikiran. Pasal I Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa. UU No. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. Pembahasan. UU NOMOR 13 TAHUN 2003 YANG TELAH DISISIPKAN UU NO. 2003/NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Pengertian APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. yaitu Undang-undang No. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. I. PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN . UMUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. Pasal 1. 17, LN. 4403, LL SETNEG : 4 HLM. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 6. Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2023. dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. 8. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. Perubahan paling akhir dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. UU No. UNDUH. Admin: mediaperawat Editor: Osman. Tetapi di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut: Baca juga: Fakta APBN 2019: Penerimaan Loyo dan Utang Pemerintah Capai Rp 4. 91, TLN NO. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pelayanan THTJumat, 1 September 2023 | Pukul: 13:00 - 15:00 WIBWebinar ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap pelayanan THT. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. 2003 UNDANG-UNDANG NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 25 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. I. Anggaran keuangan tahunan pemerintahan yang telah disetujui oleh DPR (Pasal 1, ayat 7). Gd. Pasal 57. 125. Fungsi APBN. id April 13, 2023 Pasal. About the Author. pdf - Google Drive. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. 2003/ No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Mahatma Bawono, MSc,. 15, LN. Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 11 tahun 1998 dan UU No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu. 750. Melalui Perpres No. UMUM. Tujuan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 1 tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 (UU/2003/22) (2003) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 133 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Undang-Undang No. METADATA PERATURAN. 17, RT. 2003. II. Landasan hukum UU No. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maupun Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). 4. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. 17. 2006/NO. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Undang-undang (UU) NO. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. . undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28,. 32, TLN NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Reformasi pengawasan anggaran (audit) 2. Kategori Regulasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Serikat pekerja/serikat buruh adalah. Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja. 08/2011 tentang Pembuatan Mapping Potensi Pajak Tahun. Pasal 17 (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. 5009, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-undang (UU) No. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara. File ini berguna untuk memahami latar belakang dan tujuan dari undang-undang tersebut, serta. Abstrak. Berikut ini adalah ringkasan dari UU No. Belum Tersedia. com. 17. Peraturan. 17, LN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; c. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia. 22/02/2011. 16, LN. NOMOR 20 TAHUN 2003. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana. 2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tetapi di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut: Meskipun RUU APBN 2023 didesain kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2003, Isa menyampaikan bahwa pemerintah ingin tetap menyepakati beberapa keluwesan atau fleksibilitas di dalam APBN tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 17 th. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 1. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan. NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. customer@hukumonline. 17. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. Dasar Pemikiran. id, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 2018 Lampaui Target APBN, Jakarta, 2019. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi. id - Secara umum, Undang Undang ini memuat materi pokok mencakup Ketentuan umum, Hak dan kewajiban, Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Kesehatan, Upaya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. PP No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 17, LN. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kewajiban negara. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status: Berlaku:. Tanggal unggah. 17. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Dengan Persetujuan. Sebelum terbitnya Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56),. 2007/NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 17: Tahun: 2003: Tentang: KEUANGAN NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta:. Sejarah. Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 37 ayat (2) UU No. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memuat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewa jiban negara yang. Undang-Undang no 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 17 Tahun 2003. Penjelasan Umum UU 15 tahun 2004. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. UU 17 Tahun 2003 05-04-2003 Keuangan Negara LN 2003 (47): 20 hlm TLN 4286: 21 hlm Berlaku 2. 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tahun 1945. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. ATAS. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021) dan peraturan pelaksananya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah No. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c.